Legitimasi Adalah – Legitimasi mengacu pada dasar atau hak sah suatu otoritas atau pemerintahan untuk memerintah atau mengambil keputusan. Pada umumnya, legitimasi melibatkan penerimaan atau pengakuan dari masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat. Adanya legitimasi membantu menjaga stabilitas dan keabsahan suatu pemerintahan atau otoritas.
Legitimasi merupakan suatu kondisi yang terkiat dengan penerimaan keputusan pimpinan atau pejabat pada sebuah pemerintahan. Atau pelaksana kekuasaan yang sudah disesuaikan terhadap berbagai prosedur yang di berlakukan di tengah masyarakat umum atau dengan kata lain sesuai dengan berbagai nilai politik dan moral yang sewajarnya.
Umumnya Legitimasi masih erat hubungannnya dengan masalah hukum dan penerapan berbagai undang – undang yang dibuat atas dasar sejumlah keputusan di peradilan. Yang mana hal ini nantinya akan di jadikan sebagai tolak ukur bagaimana nantinya sebuah keputusan tersebut dapat di terima dan bisa di akuinya keabsahannya pada masyarakat banyak.
Pada kesempatan kali ini admin akan menjelaskan tentang legitimasi menurut para ahli . Langsung saja kita simak ulasan berikut ini secara seksama agar mudah untuk dipahami.
Contents
Pengertian Legitimasi
Legitimasi merujuk pada dasar keberlanjutan atau hak sah suatu otoritas, tindakan, atau pemerintahan dalam suatu sistem politik. Dalam konteks ini, legitimasi mencerminkan penerimaan dan pengakuan masyarakat atau kelompok tertentu terhadap kekuasaan atau tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang. Pemerintah atau otoritas dianggap memiliki legitimasi jika diakui sebagai sah dan sesuai dengan norma-norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat.
Penting untuk dicatat bahwa legitimasi tidak selalu bersifat tetap dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa aspek yang memainkan peran dalam legitimasi suatu pemerintahan atau otoritas melibatkan:
- Kepatuhan Hukum: Penerimaan terhadap keputusan atau tindakan pemerintah yang sesuai dengan hukum dan norma-norma yang berlaku dapat meningkatkan legitimasi.
- Pemilihan dan Representasi: Dalam konteks demokrasi, legitimasi sering terkait dengan pemilihan yang adil dan representatif, di mana pemerintahan dipilih oleh warga negara.
- Keadilan dan Transparansi: Keadilan dalam kebijakan dan transparansi dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan legitimasi suatu pemerintahan.
- Dukungan Masyarakat: Tingkat dukungan dan penerimaan dari masyarakat terhadap pemerintah atau otoritas berkontribusi pada legitimasi.
- Ketertiban dan Stabilitas: Pemerintah yang mampu menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat cenderung dianggap lebih memiliki legitimasi.
Dengan memiliki legitimasi yang kuat, suatu pemerintahan atau otoritas dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan mempertahankan kedudukannya dalam masyarakat.
- Pengertian Legitimasi Politik
Sedangkan, legitimasi politik adalah merupakan suatu gambaran dari suatu politik yang berdasarkan terhadap suatu keputusan dari hasil peradilan yang bertujuan sebagai suatu bukti bahwasanya disetiap kebijakan yang sudah di tetapkan adalah untuk kepentingan masyarakat. - Pengertian Legitimasi Hukum
Legitimasi hukum adalah sebuah pengakuan hukum yang berada di tengah masyarakat dan dapat di katakana masih ada kaitannya dengan tindakan perbuatan hukum yang sudah berlaku serta berbagai undang – undang yang sah dan sudah di tetapkan. Yang mana hal ini meliputi di antaranya peraturan hukum formal, hukum etnis, hukum adat – istiadat dan hukum kemasyarakatan yang memang telah ada pada masyrakat tersebut. Dan diakui keabsahannya, sehingga dengan melihat penjelasan di atas maka legitimasi memang sangat penting dalam kehidupan masyarakat luas. Dari segi pelaksanaannya, legitimasi dapat dibilang memang di tujukan secara khusus untuk pemegang kekuasaan dalam menggunakan berbagai cara dan tataran masyarakat yang berbeda – beda yang umumnya masih melibatkan dan berupa ritual formal yang sifatnya religious. Sehingga dalam hal ini akan melibatkan berbagai pihak yang memiliki beberapa kepentingan. Kemungkinan ini bisa saja terjadi di dalam sebuah tataran masyarakat yang masih memiliki hubungan yang erat dengan konsep adat dan budaya lokal itu sendiri, dimana hal ini dilakukan sebagai suatu kewajiban. - Pengertian Legitimasi Kekuasaan
Selanjutnya adalah legitimasi kekuasaan, David Easton menjelaskan bahwa Legitimasi kekuasaan merupakan suatu keyakinan terhadap setiap anggota yang ada di dalam masyarakat yang mentaati dan menerima berbagai kebijakan yang sebelumnya sudah di buat oleh penguasa dan sudah memenuhi berbagai tuntutan yang terdapat pada rezim penguasa tersebut. Sehingga Legitimasi mempunyai pengertian sebagai suatu konsep yang bisa melahirkan sebuah keterikatan di antara pemimpin dan masyrakat. Pada sebuah negara pemerintahan, legitimasi dapat dikatakan keberadaanya sangatlah penting khususnya untuk pemimpin pemerintahan. Karena para pemimpin tersebut akan selalu bekerja keras supaya dapat memperoleh atau mempertahankan dari legitimasi tersebut.
Pengertian Legitimasi Menurut Para Ahli
Pengertian legitimasi telah didefinisikan oleh berbagai ahli dari berbagai bidang, seperti sosiologi, politik, dan filsafat. Berikut adalah beberapa definisi legitimasi menurut para ahli:
- Max Weber:
Menurut Weber, legitimasi adalah “kesediaan sekelompok orang untuk patuh terhadap suatu perintah atau perintah-perintah yang diberikan oleh penguasa atau pihak yang berwenang.” - David Beetham:
Beetham menyatakan bahwa legitimasi adalah “suatu kondisi di mana penguasa atau pemerintah diakui oleh masyarakat yang diatur sebagai penguasa yang sah dan memiliki hak untuk memberlakukan perintah atau kebijakan.” - Joseph Raz:
Raz menyatakan bahwa legitimasi adalah “sebuah keadaan di mana aturan atau kebijakan dipandang sebagai memiliki dasar moral yang benar atau sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima.” - John Locke:
Locke mengaitkan legitimasi dengan konsep kontrak sosial. Menurutnya, pemerintah yang sah adalah pemerintah yang diberi mandat oleh rakyat melalui kontrak sosial untuk melindungi hak-hak individu. - Hannah Arendt:
Arendt memandang legitimasi sebagai “kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan, yang tidak hanya bergantung pada hukum atau kebijakan, tetapi juga pada tindakan dan karakter pemimpin.” - Robert Dahl:
Dahl mendefinisikan legitimasi sebagai “kondisi di mana mayoritas warga merasa bahwa pemerintahan mereka sah dan mereka memiliki hak untuk membuat keputusan.” - John H. Herz:
Herz menyatakan bahwa legitimasi adalah “ketertiban sosial yang mendasar di mana otoritas diterima sebagai alat yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan bersama dan kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh penguasa dianggap sesuai dengan kebijaksanaan dan keadilan.” - Ernest Gellner:
Gellner melihat legitimasi sebagai “kepercayaan umum dalam masyarakat bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa itu sah dan adil.”
Definisi-definisi tersebut mencerminkan sudut pandang yang beragam terkait dengan legitimasi, mencakup unsur-unsur seperti penerimaan, kepatuhan, dasar moral, dan kepercayaan masyarakat. Pemahaman tentang legitimasi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan disiplin ilmu yang digunakan oleh para ahli.
Objek Legitimasi
Objek legitimasi dapat merujuk pada berbagai hal tergantung pada konteksnya, namun, umumnya, objek legitimasi merujuk pada pemerintahan, otoritas, atau entitas yang berusaha mendapatkan pengakuan dan dukungan dari masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa objek legitimasi yang umum:
- Pemerintahan: Legitimasi seringkali menjadi fokus utama dalam konteks pemerintahan. Sebuah pemerintahan membutuhkan legitimasi agar diakui sebagai otoritas sah dan diterima oleh masyarakat.
- Kepemimpinan Politik: Individu atau partai politik yang berusaha untuk memimpin atau menduduki jabatan publik memerlukan legitimasi untuk mendapatkan dukungan dari pemilih dan masyarakat.
- Institusi Publik dan Swasta: Berbagai institusi, baik yang bersifat publik (seperti lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dll.) maupun swasta (perusahaan, organisasi non-profit, dll.), juga berupaya membangun dan mempertahankan legitimasi dalam mata masyarakat.
- Organisasi Internasional: Organisasi internasional, seperti PBB atau organisasi regional, membutuhkan legitimasi untuk menjalankan perannya dalam menciptakan kerjasama dan menyelesaikan isu-isu global.
- Gerakan Sosial: Gerakan sosial dan aktivis juga mencari legitimasi untuk tujuan mereka, baik dalam masyarakat maupun di mata pemerintah.
- Entitas Keagamaan: Pemimpin keagamaan dan institusi keagamaan mencari legitimasi dari para penganutnya untuk memberikan arahan spiritual dan moral.
- Proyek atau Kebijakan: Sebuah proyek atau kebijakan tertentu yang diusulkan oleh pemerintah atau organisasi juga perlu mendapatkan legitimasi agar diterima oleh masyarakat.
- Partai Politik: Partai politik mencari dukungan dan pengakuan dari pemilih untuk mendapatkan legitimasi sebagai pemain politik yang sah.
- Hakim atau Sistem Peradilan: Sistem peradilan dan hakim membutuhkan legitimasi untuk memastikan kepercayaan masyarakat pada keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.
Legitimasi merupakan elemen krusial dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam berbagai jenis entitas dan sistem. Objek legitimasi sering kali harus membangun dan memelihara dukungan dari masyarakat agar dapat mempertahankan otoritas atau keberlanjutan mereka.
Jenis-Jenis Legitimasi
Teori legitimasi mengidentifikasi beberapa jenis legitimasi yang dapat diterapkan oleh suatu otoritas atau pemerintahan. Tiga jenis legitimasi yang umumnya diakui adalah:
Legitimasi Tradisional
- Dasar Pembenaran: Berdasarkan pada tradisi, kebiasaan, dan sejarah panjang.
- Contoh: Monarki berbasis keturunan, di mana kepemimpinan diwariskan dari generasi ke generasi.
Legitimasi Rasional-Legal
- Dasar Pembenaran: Berlandaskan pada aturan hukum dan institusi formal.
- Contoh: Pemerintahan demokratis yang memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum dan beroperasi sesuai dengan konstitusi.
Legitimasi Karismatik
- Dasar Pembenaran: Didasarkan pada kepemimpinan yang karismatik atau kekuatan pribadi pemimpin.
- Contoh: Pemimpin politik atau spiritual yang memperoleh dukungan karena kepribadian, keterampilan oratoris, atau keberanian mereka.
Tiga jenis legitimasi di atas merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Max Weber, seorang sosiolog dan filsuf Jerman. Selain ketiga jenis tersebut, beberapa ahli juga menyebutkan jenis legitimasi lainnya, seperti:
Legitimasi Efisiensi
- Dasar Pembenaran: Berdasarkan kemampuan otoritas atau pemerintahan untuk memberikan hasil atau efisiensi dalam tindakan mereka.
- Contoh: Pemerintahan atau organisasi yang diakui karena berhasil mencapai tujuan dan memberikan pelayanan yang efisien.
Legitimasi Moral
- Dasar Pembenaran: Didasarkan pada norma-norma moral atau keadilan yang dipegang oleh otoritas.
- Contoh: Pemerintahan atau pemimpin yang dianggap sah karena bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang dihargai oleh masyarakat.
Legitimasi Sosial
- Dasar Pembenaran: Berlandaskan pada dukungan dan pengakuan dari kelompok sosial tertentu.
- Contoh: Pemimpin atau pemerintahan yang mendapatkan legitimasi dari kelompok masyarakat tertentu, seperti suku, etnis, atau kelas sosial.
Penting untuk dicatat bahwa jenis-jenis legitimasi ini tidak selalu terpisah secara tegas dan seringkali saling terkait. Otoritas atau pemerintahan sering kali berusaha membangun legitimasi dari berbagai sumber untuk memperoleh dukungan yang lebih kuat dari masyarakat atau kelompok yang beragam.
Tipe-Tipe Legitimasi
Tipe-tipe legitimasi mencakup berbagai bentuk dasar dan sumber legitimasi yang digunakan oleh otoritas atau pemerintahan untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan. Berikut adalah beberapa tipe legitimasi yang umum diidentifikasi:
Legitimasi Tradisional
- Dasar Pembenaran: Berdasarkan pada tradisi, kebiasaan, dan sejarah panjang.
- Contoh: Monarki herediter di mana kekuasaan diwariskan dari generasi ke generasi.
Legitimasi Rasional-Legal
- Dasar Pembenaran: Berlandaskan pada aturan hukum, konstitusi, dan lembaga formal.
- Contoh: Pemerintahan demokratis yang mendapatkan legitimasi melalui pemilihan umum dan beroperasi sesuai dengan hukum.
Legitimasi Karismatik
- Dasar Pembenaran: Didasarkan pada kepemimpinan karismatik atau kekuatan pribadi pemimpin.
- Contoh: Pemimpin politik atau spiritual yang memperoleh dukungan karena daya tarik pribadi atau kepribadian mereka.
Legitimasi Efisiensi
- Dasar Pembenaran: Berdasarkan kemampuan otoritas atau pemerintahan untuk memberikan hasil atau efisiensi dalam tindakan mereka.
- Contoh: Pemerintahan atau organisasi yang diakui karena berhasil mencapai tujuan dan memberikan pelayanan yang efisien.
Legitimasi Moral
- Dasar Pembenaran: Didasarkan pada norma-norma moral atau keadilan yang dipegang oleh otoritas.
- Contoh: Pemerintahan atau pemimpin yang dianggap sah karena bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang dihargai oleh masyarakat.
Legitimasi Sosial
- Dasar Pembenaran: Berlandaskan pada dukungan dan pengakuan dari kelompok sosial tertentu.
- Contoh: Pemerintahan atau pemimpin yang mendapatkan legitimasi dari kelompok masyarakat tertentu, seperti suku, etnis, atau kelas sosial.
Legitimasi Ekologis
- Dasar Pembenaran: Berdasarkan pada keberlanjutan lingkungan dan kebijakan yang ramah lingkungan.
- Contoh: Pemerintahan atau organisasi yang mendapatkan dukungan karena kebijakan lingkungan yang bertanggung jawab.
Legitimasi Keamanan
- Dasar Pembenaran: Didasarkan pada kemampuan otoritas untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
- Contoh: Pemerintahan yang diakui karena berhasil mengatasi ancaman keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Setiap tipe legitimasi dapat saling berinteraksi dan kadang-kadang digunakan bersamaan oleh suatu otoritas atau pemerintahan. Dalam praktiknya, kombinasi beberapa tipe legitimasi sering kali diperlukan untuk memperoleh dukungan dan pengakuan yang lebih kuat dari masyarakat.
Contoh Legitimasi
Berikut adalah beberapa contoh legitimasi dari berbagai jenis:
- Legitimasi Tradisional:
Contoh: Monarki di Britania Raya, di mana kekuasaan kerajaan diwariskan melalui garis keturunan keluarga kerajaan. - Legitimasi Rasional-Legal:
Contoh: Pemerintahan demokratis seperti Amerika Serikat, di mana pemimpin dipilih melalui pemilihan umum dan beroperasi sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku. - Legitimasi Karismatik:
Contoh: Nelson Mandela di Afrika Selatan, yang memimpin perjuangan anti-apartheid dan memperoleh dukungan luas karena karismanya dan perjuangan politiknya. - Legitimasi Efisiensi:
Contoh: Pemerintahan Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan memberikan pelayanan publik yang efisien. - Legitimasi Moral:
Contoh: Mahatma Gandhi di India, yang memimpin gerakan kemerdekaan dengan pendekatan non-kekerasan dan mendapatkan dukungan karena integritas moralnya. - Legitimasi Sosial:
Contoh: Pemerintahan yang mendapatkan dukungan kuat dari suku atau etnis tertentu, seperti pemerintahan yang mewakili suku mayoritas di suatu negara. - Legitimasi Ekologis:
Contoh: Organisasi lingkungan non-profit yang mendapatkan dukungan dan pengakuan karena upayanya dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. - Legitimasi Keamanan:
Contoh: Pemerintahan yang berhasil mengatasi ancaman terorisme dan kejahatan, yang kemudian mendapatkan dukungan masyarakat karena kemampuan mereka untuk menjaga keamanan.
Penting untuk diingat bahwa beberapa pemerintahan atau otoritas mungkin menggunakan kombinasi dari berbagai jenis legitimasi untuk membangun dan mempertahankan dukungan dari masyarakat atau kelompok tertentu. Selain itu, legitimasi dapat berubah seiring waktu tergantung pada kinerja dan tindakan otoritas yang bersangkutan.
Kesimpulan
Kesimpulan tentang legitimasi mencakup pemahaman bahwa legitimasi merupakan dasar atau hak sah suatu otoritas atau pemerintahan untuk memerintah, mengambil keputusan, atau memberlakukan aturan. Berbagai jenis legitimasi, seperti tradisional, rasional-legal, dan karismatik, memberikan landasan yang berbeda untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan dari masyarakat atau kelompok tertentu.
Pentingnya legitimasi terletak dalam kemampuannya untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam suatu sistem sosial atau politik. Otoritas yang dianggap sah oleh masyarakat cenderung lebih mudah mempertahankan otoritasnya, sementara kekurangan legitimasi dapat mengakibatkan ketidakstabilan, ketidakpatuhan, atau bahkan perubahan rezim.
Selain itu, legitimasi bukanlah suatu entitas yang statis, melainkan dapat berubah seiring waktu dan perubahan kondisi. Otoritas atau pemerintahan perlu terus membangun dan mempertahankan legitimasi mereka dengan memperhatikan keadilan, efisiensi, norma moral, dan dukungan masyarakat.
Dalam konteks demokrasi, legitimasi juga terkait erat dengan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pilihan pemimpin melalui pemilihan umum. Penguatan legitimasi dapat tercapai dengan memastikan keterlibatan masyarakat, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Kesimpulan ini menegaskan pentingnya legitimasi sebagai dasar yang vital dalam mempertahankan keseimbangan dan keberlanjutan suatu pemerintahan atau otoritas dalam masyarakat.
Demikianlah ulasan tentang Pengertian Legitimasi semoga dapat bermanfaat dan berguna dalam menambah wawasan serta ilmu pengetahuan untuk kalian semua , sekian dan terimakasih.